Perlukah Ibukota Negara Indonesia dipindahkan ?

Oleh: Dwi Andika

sumber : www.inovasee.com

Sudah dengar berita terbaru mengenai pemindahan ibukota negara Indonesia. Jika belum, sepertinya Anda kurang update mengenai permasalahan yang ada di Indonesia. Atau Anda tidak peduli dengan adanya rencana pemindahan ibukota negara Indonesia. Informasi pemindahan ibukota negara Indonesia rencananya akan dipindah yang semula dari Jakarta akan dipindahkan ke pulau Kalimantan, tepatnya di bagian Kabupaten Panajem Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelum penetapan resmi pemindahan ibukota yang jatuh pada hari senin (26 Agustus 2019) kemarin. Banyak sekali perdebatan di sosial media mengenai isu pemindahan ibukota negara ini. Ada yang pro terhadap keputusan Presiden untuk segera memindahkan ibukota negara ke luar dari pulau jawa. Ada juga yang kontra dengan rencana tersebut. Beragam argumen diutarakan untuk menolak rencana pemindahan ibukota tersebut. Dengan akan dibangunnya istana presiden di ibukota negara Indonesai yang baru, pastinya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ada juga yang berargumen, agar lebih baik menyelesaikan permasalahan yang lebih urgen, seperti halnya permasalahan pembangunan yang kurang merata, terutama di pulau luar jawa. Ya, walaupun dengan pemindahan ibukota yang ada diluar pulau jawa, bagaimana nasib daerah lainnya.

Alasan Ibukota dipindahkan

sumber : images1.prokal.co

Walaupun tak dapat dipungkiri, memang banyak sekali permasalahan yang ada di jakarta sebagai ibukota negara Indonesia saat ini. Mulai dari kemacetan yang terjadi setiap saat, sampai yang paling baru, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Selain permasalahan tersebut, ada beberapa alasan yang diutarakan oleh Presiden Republik Indonesia mengenai pemindahan ibukota negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

  1. Permasalahan yang ditanggung oleh Jakarta

Alasan pertama yang menjadikan Jakarta sudah tidak dapat dijadikan sebagai ibukota negara Indonesia lagi adalah Jakarta sudah terlalu banyak menanggung beban. Kita ketahui sendiri semua pusat ada di Jakarta. Baik itu dalam bisnis maupun urusan administrasi negara. Selain itu banyaknya permasalahan Jakarta yang dari dulu sulit untuk diatasi menjadi faktor yang paling utama. Misalnya saja masalah dalam mengatasi banjir. Ketika datang musim penghujan, pasti akan ada banjir di Jakarta. Selain banjir, kemacetan yang tak kunjung bisa teratasi akan menghambat kinerja pemerintahan. Sebenarnya sudah banyak cara dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Mulai dari diberlakukannya sistem ganjil genap untuk plat nomor kendaraan yang boleh lewat di jalan yang rawan kemacetan. Sampai banyaknya transportasi umum seperti busway tidak kunjung memberikan dampak baik terhadap kemacetan.

  1. Pemerataan Pembangunan

sumber : cdnuploads.aa.com

Pembangunan infrastruktur yang terkesan berpusat di Pulau Jawa. Membuat Presiden berkeinginan untuk melakukan pembangunan yang merata. Diharapkan dengan adanya ibukota negara Indonesia yang berada diluar Pula Jawa akan meningkatkan sektor pembangunan pada daerah tersebut. Serta akan berdampak juga dengan perekonomian di daerah yang akan menjadi ibukota negara Indonesia yang baru. Tidak dapat dipungkiri jika akan dibangun istana kepresiden yang baru pada suatu daerah, pastinya juga akan membangun infrastrukur lain, seperti jalan yang layak dan juga bangunan lain yang akan mendukung pemerintahan. Dengan adanya akses jalan yang lebih layak, akan membuat distribusi barang semakin lancar dan juga akan ada lowongan pekerjaan yang besar-besaran untuk mengisi pekerjaan pada infrastruktur pendukung pemerintahan. Selain jalan yang sudah pasti akan dibangun. Pastinya akan dibangun juga bandara internasional yang akan memudahkan distribusi barang, baik barang import maupun eksport yang akan dilakukan oleh warga setempat.

  1. Jawa Mendominasi Masalah Kepadatan Penduduk

Sebagai tempat pusat pemerintahan dan juga bisnis, arus urbanisasi membuat Pulau Jawa mendominasi masalah kepadatan penduduk. Berdasarkan SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus pada tahun 2015, terdapat 56,56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Sedangkan peringkat kedua ada di Pulau Sumatera yang hanya mencapai 21,78 persen sisanya. Untuk jumlah penduduk Pulau lainnya tidak sampai 10 persen saja. Arus urbanisasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terutama di Jakarta membuat penduduk Jakarta semakin padat. Hal tersebut akan terlihat ketika libur hari raya idul fitri selesai, akan ada banyak masayarakat yang berbondong-bondong pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib, untuk mencari penghasilan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penghasilan di daerah lain. Semakin padatnya penduduk juga yang membuat polusi udara di Jakarta tercemar.

  1. Kontribusi Ekonomi terhadap PDB

Pulau Jawa saat ini masih mendominasi kontribusi ekonomi pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Perkembangan sektor bisnis mayoritas berada di Jawa. Mulai dari industri skala kecil maupun industri besar ada di Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS ( Badan Pusat Statistika) pada tahun 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa menyumbang 58,49 persen. Dan didominasi oleh Jabodetabek sebesar 20,85 persen. Sama halnya dengan masalah kepoadatan penduduk. Pulau Sumatera hanya menyumbang 21,66 persen. Sedangkan pulau-pulau lainnya hanya menyumbang tidak sampai 10 persen. Hal inilah yang membuat istilah “JawaSentris” kian kental. Oleh sebab itu dengan adanya rencana pemindahan ibukota keluar Pulau Jawa, akan mampu mendongkrak kontribusi perekonomian di pulau-pulau lain. Sehingga istilah “JawaSentris” tidak akan relevan lagi untuk digunakan.

Urgensi Pemindahan Ibukota Negara Indonesia

sumber : .klimg.com

Jika melihat keempat alasan diatas. Memindahkan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Luar Pulau Jawa, merupakan pilihan yang tidak salah untuk dilakukan. Dengan pusat pemerintahan yang tidak lagi berada di Jakarta, arus urbanisasi akan beralih ke daerah Ibukota negara yang baru. Sehingga jumlah kepadatan di Pulau Jawa akan semkain berkurang. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan permaslahan polusi udara dan kemacetan yang ada di Jakarta. Semakin berkurang jumlah penduduk, akan mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta dan Juga kemacetan yang selalu identik dengan Jakarta akan berkurang. Selain itu pembangunan infrastruktur baru di daerah ibukota negara Indonesisa yang baru juga akan membuat perekonomian di daerah sana akan berkembang. Sehingga akan menaikkan kontribusi perekonomian terhadap PDB.

Akan tetapi, apakah pilihan memindhkan ibukota saat ini menjadi pilihan yang paling tepat. Sepertinya ada pilihan lain untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi alasan diatas. Terlebih lagi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan rencana terseut pastinya akan mengahbiskan banyak anggaran negara. Proyek pembangunan ibukota yang baru akan selesai kisaran tahun 2024 pastinya juga akan menunjukkan hasil perkembangannya pada tahun setelahnya. Jumlah kepdatan penduduk di Pulau Jawa pastinya akan mulai berkurang setelah ibukota negara baru itu di resmikan. Begitu juga dengan perkembangan perekonomian di daerah itu akan terjadi setelah itu. Biaya yang fantastis dengan hasil yang baru bisa dilihat setelah 5 tahun lebih, sepertinya kurang efektif untuk dijadikan solusi utama. Alangkah baiknya mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah diluar Pulau Jawa, jika ingin menignkatkan pertumbuhan ekonomi disana.

sumber : wikimedia.org

Jika yang dipermasalahkan adalah beban Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis. Maka memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain dijadikan solusi. Denganh alasan ingin mengurangi beban Jakarta. Sepertinya hal tersebut akan sia-sia saja. Dimana letak ibukota negara, pastinya akan menjadi pusat bisnis juga. Seperti halnya negara Jepang. Ibukota negara Jepang adalah Tokyo. Bagi yang tidak tahu, Tokyo merupakan pusat bisnis yang ada di Jepang. Semua aktivitas perekonomian ada di Tokyo. Begitu juga dengan pusat administrasi pemerintahan ada di Tokyo. Pertanyaannya, apakah di Tokyo terjadi permasalahan yang sama seperti di Jakarta. Jawabannya tidak. Semuanya tertata rapi, tanpa ada permasalahan sedikitpun. Kebijakan pemerintahanlah yang membuat semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Jadi akan lebih baiknya pilihan yang seharusnya diambil oleh pemerintahan Indonesia adalah menyelesaikan permasalahan di Ibukota yang sekarang, tanpa perlu mencari ibukota yang baru. Hal ini juga didukung hasil survey oleh kedai kopi dimana mayoritas hasilnya menolak pemindahan ibukota.

Selain alasan tersebut, perkembangan zaman yang mengarah ke dunia digital. Akan membuat pemindahan ibukota ini akan sia-sia saja. Pemanfaatan dunia digital akan mempermudah kinerja pemerintahan. Sehingga kemacetan tidak akan menjadi permasalahan. Menggunakan teknologi dunia digital, pemerintah bisa melakukan rapat paripurna melalui video telekonferensi. Sehingga pejabat pemerintah tetap bisa bekerja walaupun berada di rumah.

Setiap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Pastinya mempunyai tujuan yang bagus. Baik untuk mensejahterakan masyarakat maupun untuk kepentingan negara. Akan tetapi, seringkali kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik, hasil akhir yang didapatkannya tidak sesuai dengan rencana yang dibuat. Sehingga terkesan merugikan dimata masayarakat. Oleh sebab itu, alangkah baiknya sebelum menetapkan pemindahan ibukota tersebut, pemerintah Indonesia menyelesaikan dulu permasalahan yang lebih penting, daripda urusan pemindahan ibukota negara Indonesia.