Krisis di Venezuela Berbeda Dengan di Indonesia, Bagaimana Penjelasannya?

Oleh: Dwi Andika

Polemik Pemilhan Umum 2019 masih bergulir. Hasil Quick Count yang dikeluarkan oleh lembaga survey menunjukkan angka yang sesuai dengan data dilapangan. Dari hasil perhitungan sementara itu, Capres nomor urut 1 memiliki prosentase lebih besar dari Capres nomor urut 2. Kendati demikian, gerakan kawal KPU masih terus dilakukan hingga hasil real count keluar.

Di samping hasil Quick Count muncul sebagai gambaran data yang ada di lapangan, isu kecurangan juga menyeruak. Pasalnya ada beberapa kesalahan input di sistem KPU, sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis pada form C1. Situasi ini yang kemudian memunculkan kekhawatiran.

Diduga demikian, masyarakat mengingatkan pada krisis politik di Venezuela. Namun sebenarnya kondisi di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara tersebut. Pemilu di Indonesia masih berpegang teguh akan kejujuran, terbuka dan masing-masing pendukung dari dua belah pihak menyatakan bahwa harus ada keterbukaan untuk menciptakan kemakmuran di negeri ini.

Di satu sisi bila di Venezuela Presiden telah ditetapkan, namun di Indonesia krisis justru terjadi sebelum Presiden terpilih. Lantas krisis apa yang terjadi di negeri ini hingga timbul gejolak di tengah masyarakat?

Terbentuk dua kubu

Sumber: www.matamatapolitik.com

Pemungutan suara pada Pemilu 2019 dicurigai terjadi kecurangan, hal tersebut ditinjau dari banyaknya laporan yang masuk pada Bawaslu selaku Badan Pengawan Pemilihan Umum. Data yang berasal dari form C1 lantas diinput pada sistem dengan tujuan agar masyarakat bisa mengetahui dan turut mengoreksi. Bisa dikatakan ini adalah cara transparan.

Namun demikian, masyarakat modern kini lebih pintar dan getol menggunakan teknologi. Maka berangkat dari rasa khawatir, didukung oleh hasil Quick Count yang dinilai kurang tepat dengan apa yang terjadi di lapangan, mereka berbondong-bondong turut memeriksa data yang masuk di sistem KPU.

Hasilnya, banyak ketidaksesuaian antara form C1 dengan yang di sistem. Kejadian salah input itu bahkan tidak menimpa salah satu panselon, namun dua-duanya. Kondisi ini memicu terjadinya bentrok antar pendukung, utamanya di media sosial. Mereka saling berargumen bahwa ada kecurangan di balik pemungutan suara. Namun pihak lainnya bersikukuh tidak ada dan menunggu hasil real count. Perbedaana dan kericuhan ini membuat adanya dua kubu saat ini. Situasi panas masih terus berlanjut, sementara itu hasil real count masih belum muncul dan menunggu setidaknya hingga satu bulan.

Mengingatkan pada krisis di Venezuela

Sumber: inilahkoran.com

Pemilihan Umum haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil. Landasan tersebut telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia saat memilih. Namun dengan adanya kecurangan, sejumlah pihak justru mengaitkan dengan krisis yang terjadi di Venezuela yang kabarnya berawal dari kecurangan Pemilihan Presiden.

Kondisi ini mengingatkan beberapa waktu lalu saat pencoblosan di luar negeri mengalamai halangan. Banyak warga negara Indonesia yang tidak bisa mencoblos karena alasan tertentu, sehingga membuat mereka tidak terima. Inilah yang memunculkan spekulasi terjadinya kecurangan. Bahkan fenomena itu disebut sebagai gunung es karena yang masih ketahuan hanya sedikit, sementara banyak yang tidak terdeteksi.

Akan tetapi krisis yang terjadi di Venezuela sebenarnya berbeda dengan yang ada di Indonesia. DI tanah air, masyarakat terbagi menjadi dua kubu yang mana masing-masing merupakan pendukung panselon nomor urut 1 dan nomor 2. Di tengah pemilihan umum yang memanas, mengingat kedua calon pernah bersi tegang pada pemilihan 2014, sejumlah kesalahan-kesalahan pada penginputan di sistem KPU ditemukan. Angka-angka tersebut jauh berbeda dengan yang tercantum pada C1.

Anehnya, kesalahan lebih banyak terjadi pada penselon nomor urut 2. Walaupun tidak menampik kemungkinan panselon 1 juga mengalaminya. Di lain sisi, hasil Quick Count dari lembaga survey mengatakan bahwa nomor urut 1 pemilik suara tertinggi untuk sementara. Sedangkan nomor urut 2 memiliki data internal yang menunjukkan bahwa pihaknya menang.

Angka-angka inilah yang kemudian digunakan oleh masing-masing pendukung untuk saling mendesak, menyerang dan menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Bentrok antar dua kubu inilah yang kemudian menjadikan Indonesia tengah dilanda krisis politik. Hal ini tentu saja dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di lain sisi, krisis yang terjadi di Venezuela lebih cenderung pada krisis ekonomi yang berimbas pada politik. Negara yang dipimpin oleh Maduro mewarisi ekonomi yang lumpuh dari pendahulunya, Chavez. Jadilah pemimpin yang saat ini mengalami ketidak puasan dari cabang-cabang pemerintahan dan masyarakat.

Maduro dengan para loyalisnya membatalkan hukum yang telah disahkan oleh Majelis Nasional yang ditentang oleh Presiden. Pemilihan gubernur provinsi sempat ditangguhkan, sementara pembubaran legislatif nyaris terjadi. Di tahun 2017, ia mengikuti jejak Chavez dengan mengadakan pemilihan umum Majelis Konstituante. Kandidat sudah disetujui oleh pemerintah, namun nyatanya cara itu melangkahi Majelis Nasional yang dipimpin oleh oposisi.

Jaksa Agung yang diperkerjakan oleh Maduro melarikan diri ke Kolombia dan sejak saat itu terjadi konflik hingga menewaskan 110 orang. Di tahun 2018, krisis ekonomi mulai melanda. Diperkirakan empat juta orang meninggal di negara tersebut yang diakibatkan oleh kelaparan, wabah penyakit dan jatuh miskin. Bahkan orang-orang di sekitar Maduro terlibat dalam perdagangan narkoba.

Untuk mengkonsolidasikannya kekuasaannya, Maduro lebih dulu mengadakan pemilihan pada bulan Mei. Namun jumlah pendukungnya di bawah 50 persen. Sementara itu, PBB, Uni Eropa, dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) menolak pemilihan itu dengan mengatakan hal tersebut merupakan kecurangan. Tetapi, pelantikan Maduro tetap dilaksanakan pada 10 Januari 2019. Hal ini lah yang kemudian menimbulkan bentrokan dan krisis yang hingga kini masih melanda.

Laporkan kecurangan pada Mahkamah Konstitusi

Sumber: beritasatu.com

Dorongan masyarakat untuk mengawal Pemilu hingga detik ini membuat Bawaslu dan KPU bersama-sama membuka untuk siapapun yang menemukan ketidaksesuaian data. Di samping itu, pendukung salah satu panselon juga dikabarkan akan menempuh upaya salah satunya yakni dengan melaporkan aksi kecurangan pada Mahkamah Konsitusi.

Akibat dari itu, muncul suatu wacana akan adanya people power. Kabarnya apabila memang terbukti ada kecurangan, maka masa akan diturunkan ke jalan untuk menuntut keadilan. Kondisi ini tentu nantinya akan sama persis dengan yang terjadi di Venezuela. Di negara itu telah terjadi bentrok karena ketidak puasan terhadap seorang pemimpin. Masing-masing dari mereka memiliki pendukung fanatik, militer dan semua hal pada akhirnya terbagi menjadi dua. Maka tidak adanya pihak penengah membuat kerusuhan tak terbendung hingga memakan korban.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Pemilihan Umum kali ini mengalami kecurangan. Sementara masyarakat menginginkan keadilan dan perubahan. Krisis yang terjadi di Venezuela menjadi gambaran agar masyarakat saling bekerja sama mencari kebenaran.

Sementara di Indonesia sudah mengalami pemecahan dua kubu. Mereka saling perang di sosial media untuk menyuarakan adanya kecurangan hingga menuntut keadilan kepada Bawaslu hingga KPU, selaku badan yang berwenang terhadap Pemilihan Umum. Bisa jadi semakin runyam dan terjadi aksi nyata bilamana memang benar ada kecurangan.