Kekecewaan Masyarakat Pasca Surpres Dikeluarkan Jokowi

Oleh: Dwi Andika

Setelah desas desus dan berbagai polemic yang mewarnai kondisi politik di Indonesia. Kini pemerintah dihebohkan pula dengan salah satu berita terkait isu akan disahkannya revisi UU oleh Jokowi selaku Presiden Indonesia.

Setelah berbagai protes diajukan, aksi demo dilakukan oleh berbagai pihak yang menolak adanya revisi sebab revisi UU dianggap melemahkan KPK.  Kini, terjawab sudah atas segala gundah masyarakat, baik yang pro maupun kontra mengenai akhir dari babak drama terkait kasus tersebut, dan selanjutnyapun berita terbaru terkait disahkannya revisi UU oleh presiden tak luput menjadi perhatian publik.

Presiden Joko Widodo dianggap tidak pro rakyat setelah resmi mengeluarkan (Surpres) Surat Presiden nomor R-42/Pres/09/2019 kepada DPR terkait revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam surat tersebut, ia memberikan tugas kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas lebih lanjut mengenai revisi UU tersebut bersama dengan DPR.

(Surpres) Surat Presiden tersebut akan dibacakan pada hari ini, Jumat tanggal 13 September 2019 dalam Rapat Paripurna DPR. Tugas pertama yang diberikan presiden kepada kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia terkait pembahasan revisi UU ialah menyusun daftar ineventasi masalah (DIM) pada draft revisi yang diajukan oleh DPR sebelumnya. DIM tersebut diberikan berbarengan dengan keluarnya Surpres untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya.

Revisi telah disahkan pada hari Rabu lalu, dan apa lagi yang menjadi masalah? Yuk, simak beberapa keluhan masyarakat pasca dikeluarkannya Surpres oleh Jokowi.

 

Apa kata mereka setelah Surpres dikeluarkan???

Berikut kami rangkum beberapa pernyataan yang bisa dianggap sebagai keluhan masyarakat pasca disahkannya revisi UU.

  1. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch mengenai korupsi politik menyatakan bahwa penandatanganan surpres akan menjadi sejarah paling buruk dalam kepemimpinan era Jokowi. Hal ini diperkuat adanya pernyataan dari berbagai tokoh, baik yang terlibat langsung maupun tidak dengan lembaga KPK.
  2. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ikut angkat bicara dan menilai bahwa pembahasan revisi UU KPK tersebut terlihat begitu terburu-buru, apalagi faktanya revisi UU KPK ternyata tidak masuk dalam prolegnas 2019. Hal ini cenderung terlihat seperti dipaksakan apabila mengingat masa tugas Anggota DPR 2014-2019 akan segera berakhir. Ada kekhawatiran mengenai regulasi ke depan, segala sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru biasanya tidak baik, itu saja.
  3. Pimpinan KPK, Agus Rahardjo, sempat menyatakan penolakkannya terhadap revisi Undang-Undang KPK sebab ia khawatir DPR akan menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. Apalagi jika dilihat faktanya ada sebanyak 255 perkara dimana para korupsi merupakan pejabat publik terbanyak yakni para anggota DPR dan DPRD. Menurutnya, ketimbang di revisi lebih baik memperbaiki undang-undang tipikor seperti yang dilakukan Singapura.
  4. Jokowi setuju revisi UU = KPK Mati. Begitulah bunyi tulisan yang terpampang pada secarik kertas yang dibawa oleh salah satu massa aksi penolakan revisi Undang-undang tersebut. Alih-alih menguatkan kinerja KPK, masyarakat cenderung khawatir akan adanya intimidasi dari DPR sehingga melemahkan kinerja itu sendiri.

 

Dari ketiga point yang dijabarkan di atas hanyalah sedikit dari beberapa bentuk maupun ungkapan kekecewaan masyarakat dengan dikeluarkan Surpres oleh Jokowi. Namun, secara pasti akan mendorong opini public jika dengan adanya persetujuan terhadap revisi Undang-Undang terhadap KPK, maka mayorits pendukung lembaga KPK yang menginginkan korupsi diberantas; tentu saja akan merasa sangat kecewa dengan keputusan tersebut.

 

Dengan segenap pertimbangan, akankah lembaga KPK tetap menjadi Komisi Pemberantas Korupsi? Ataukah beralih fungsi menjadi Komisi Pencegahan Korupsi seperti pernyataan sebelumnya?