Sumber: sukita.id

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jutaan penduduk tersebar di berbagai wilayahnya. Negeri subur dengan sumber daya alam melimpah ini menjadi salah satu yang paling berpotensi di dunia. Kekayaan yang dimiliki itu pernah membuat para penjajah datang. Namun demikian rasa kepemilikan, nasionalisme dan persatuan membuat rakyat berbondong-bondong mengusir mereka dari bumi pertiwi.

Lambat laun Indonesia berubah menjadi suatu negara yang berasaskan Pancasila dan diatur dalam Undang-undang. Tersebarnya pulau dan wilayah yang di berbagai penjuru mempengaruhi perilaku dan agama masyarakatnya. Di sinilah tempat orang-orang dari latar belakang, suku, budaya hingga agama yang berbeda hidup berdampingan dengan aman serta damai.

Walaupun demikian, perbedaan sering menjadi alasan mengapa masyarakat saling beradu pendapat hingga menimbulkan perpecahan. Itu semua sebenarnya merupakan hal lumrah. Saling mengajukan pendapat dan perbedaan sudut pandang wajar adanya. Bahkan di forum kecil pun, situasi demikian sering terjadi, apalagi di negara dengan jutaan penduduk? Sayangnya, kini perbedaan itu menjadi senjata untuk saling menjatuhkan.

Kondisi negara sebenarnya belum benar-benar kondusif pasca pemilu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengumpulkan massa, menebarkan berita hoax, mengajak serta memprovokatori lainnya hingga menyerang pemerintah. Alhasil, timbul perpecahan serta kerusuhan. Situasi tersebut kemudian menimbulkan korban jiwa, saling membenci antar saudara hingga kesinisan terhadap pemerintah yang kini sedang berkuasa. Tidakkah ini terlalu egois untuk memaksakan kehendak, sementara di tengah perbedaan itu membutuhkan penengah?

Pentingnya persatuan Indonesia

Sumber: nusantaranews.com

Dalam satu wilayah biasanya terdiri dari ratusan hingga jutaan penduduk. Mereka beraktivitas, melaksanakan hak serta kewajiban, membangun keluarga dan mengatur kehidupannya. Akan tetapi, sekumpulan orang itu saja tidaklah cukup untuk membangun wilayah agar terus berkembang, baik secara peradaban, pembangunan hingga memperluas daerahnya. Tidak mungkin juga hidup masing-masing secara individual, sementara mereka membutuhkan wilayah yang aman dan tentram.

Maka dibutuhkan satu orang yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin untuk mengatur, mengelola dan menjadikan kegiatan dalam wilayah tersebut lebih teratur. Nantinya ia berhak menunjuk siapapun yang kemudian ditugaskan berdasarkan bidang-bidang tertentu. Masing-masing bidang yang ditangani oleh kelompok-kelompok orang saling bersinergi, berhubungan, berkoordinasi dan mendukung agar tujuan dapat tercipta. Sebab sejatinya, dalam suatu wilayah yang dibangun haruslah memiliki visi serta misi untuk kesejahteraan bersama.

Dalam praktiknya, perbedaan tentu ada. Tidak hanya dalam satu kelompok, bahkan antar kelompok, atau ada juga yang tidak setuju dengan pemimpinannya sendiri. Itu merupakan hal lumrah. Sebab manusia memiliki sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi bagaimana menyatukan pendapat itu agar tidak ada yang merasa diabaikan atau bahka dicurangi, sehingga semua dapat berpartisipasi.

Persatuan Indonesia telah ditegakkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang didapat bermula dari rasa nasionalisme. Meskipun rakyat berasal dari latar belakang, suku, agama, dan budaya berbeda namun mereka sadar akan pentingnya tujuan bersama. Rasa nasionalisme membentuk karakter kuat, mengakar dalam darah daging. Kesadaran itu kemudian menjadikan diri kita sadar untuk mencintai Ibu Pertiwi dan menerima segala perbedaan yang ada.

Dalam hal itu, baik pemimpin maupun masyarakat harus sama-sama bersinergi, memberikan masukan terbaik, saling mendengarkan aspirasi dan tentunya menerapkan rasa nasionalisme. Sebab sejatinya Indonesia merupakan negara yang terbentuk karena keberagaman, maka tidak dapat dipaksakan untuk menganut aturan dari golongan tertentu.

Ulil Amri dan Implementasinya

Sumber: Tribunnews.com

Pada prinsipnya, suatu wilayah atau negara dipimpin oleh kepala negara. Ia menunjuk orang-orang terpercaya untuk mengatur berbagai bidang. Semua perangkat tersebut harus berjalan secara berdampingan, seimbang, berkoordinasi demi terciptanya tujuan bersama, yakni mensejahterahkan rakyat.

Dalam Islam, konsep itu disebut juga dengan ulil amri. Ialah seseorang atau kelompok yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Sementara itu, ketaatan pada pemimpin adalah kewajiban selama tidak bertentangan dengan nash dan zahir. Namun demikian, ketaatan terhadap ulil amri sifatnya kondisional, karena mereka juga manusia yang memiliki kekurangan. Apabila ia menentukan suatu hal sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib diikuti. Jika bertentangan, tidak wajib ditaati.

Kata Ulil Amri telah akrab di telinga. Merujuk pada Surah An-Nisa 59, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu….

Jika secara pengertian telah dijelaskan di atas, maka at-Thabari menafsirkan bahwa pengertian ulil amri bisa berbeda-beda, tergantung dari pandangan masing-masing. Salah satu kelompok ulama mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari umara. Ada pula yang menyebutkan bahwa ulil amri adalah ahlul ilmi wal fiqh (mereka yang memiliki pengetahuan fiqih). Sementara ulama lain memiliki pandangan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah lah yang disebut dengan ulil amri.

Selain at-Thabari, Imam al-Mawardi memiliki empat tafsiran mengenai ulil amri, yakni sebagai berikut:

  1. Ulil Amri bermakna Umara yang berarti para pemimpin yang megurus masalah dunia. Di sisi lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hufazah bin Qays as Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah. Sementara As-Sady berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam sariyah.
  2. Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha dan Abi al-Aliyah memaknai ulil amri merupakan ulama dan fuqaha.
  3. Mujahid berpendapat bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
  4. Ikrimah justru berpendapat bahwa ulil amri hanya dua sahabat Rasul saja, yakni Abu Bakar dan Umar.

Sementara itu Ibnu Katsir mengutip dari sejumlah hadits mengenai ulil amri. Ia menyimpulkan bahwa kalimat tersebut menurut zhahirnya adalah ulama. Sedangkan secara umum bisa diartikan umara.

Meski banyak pendapat dan tafsir mengenai ulil amri, namun dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut merujuk kepada pemimpin. Maka dari itu taati pemimpin selama mereka benar, dan Anda boleh tidak mematuhinya bila memang mereka keluar dari jalur yang semestinya. Mengenai ulil amri, Quraish Shihab mengatakan bahwa kata ‘taat’ terhadap ulil amri memberikan isyarat bahwa ketaatan tidak berdiri sendiri, melainkan kepada Allah dan Rasul. Dalam artian bila perintahnya tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, maka tidak diperkenankan untuk taat kepada mereka.

Dengan demikian, ulil amri berhubungan dengan kepemimpinan. Tujuan utamanya yakni mengatur kemaslahatan umat dengan menjalankan syariat. Maka dari itu dalam Islam pemimpin juga disebut dengan pengganti peran Rasulullah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, “Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.” Sedangkan para pemimpin negara yang mengatur kepemerintahannya selain hukum Allah, seperti komunis, demokrasi dan lain sebagainya tidak dapat disebut sebagai ulil amri.

Senada dengan itu, Syaikh Ahmad Naqieb yang merupakan da’i salafi di Mesir mengatakan bahwa, “Kita tidaklah membela kebatilan, jika demokrasi menjadi asas undang-undang sebuah kepemimpinan maka dia tidak desebut dengan ulil amri. Berhukum dengan demokrasi tidak sesuai dengan petunjuk syar’i. Akan tetapi kita harus menaati peraturan dia demi kemaslahatan”.

Pemimpin yang mengerjakan shalat

Sumber: freepik.es

Seperti yang diriwayatkan dari Muslim dari Auf bin Malik, bahwa Rasulullah pernah bersabda,

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah kita menyatakan perang kepada mereka ketika itu?’ beliau menjawab, ‘Jangan! Selama mereka mengerjakan shalat di tengah-tengah kalian’.” (HR. Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan, “Sungguh akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian kenal (kebaikan mereka, -pen.) dan kalian ingkari (kemaksiatan mereka, -pen.). Barang siapa mengingkari kemaksiatannya, dia terlepas dari tanggung jawab. Dan barang siapa membencinya, dia selamat, tetapi (yang berdosa adalah) mereka yang ridha dan mengikutinya.” Sahabat bertanya, “Bolehkah kami memerangi mereka?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak boleh, selama mereka mengerjakan shalat lima waktu bersama kalian.” (HR. Muslim).

Melalui hadits tersebut dapat diartikan bahwa selama seorang pemimpin mengerjakan shalat, maka sudah sepatutnya rakyat untuk mentaatinya. Karena pada dasarnya, kualitas keimanan dan perilaku seseorang dapat dilihat dari shalatnya. Ketika melupakan ibadah kepada Tuhan-Nya, maka mereka termasuk orang-orang yang telah melakukan kekufuran.

Menegakkan hukum Allah

Sumber: aswajamuda.com

Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam suku, agama serta ras. Maka menegakkan hukum negara yang sesuai dengan syariat terkadang kurang adil bagi mereka selain Islam. Maka dari itu, wilayah ini berasaskan Pancasila dimana sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa.

Memaksakan kehendak kelompok lain untuk sama dengan kita juga tidaklah baik, sebab mereka juga bagian dari Indonesia. Maka Islam mengajarkan untuk, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Toleransi, perbedaan pendapat serta pandangan haruslah ditegakkan untuk membentuk wilayah yang adil, makmur, dan aman. Hal ini pula yang sebenarnya ingin dicapai oleh kepemimpinan ulil amri atau sesuai dengan hukum Allah.

Abu Abbas Al-Qurthubi dalam kitabnya Al-Mufhim Syarh Shahih Muslim juga menegaskan, “Kalau pemimpin itu tidak mau menegakkan salah satu pondasi agama seperti penegakan shalat, puasa Ramadhan, pelaksanaan hukum hudud, bahkan melarang pelaksanaan itu, atau dia malah membolehkan minum khamer, zina serta tidak mencegahnya maka tak ada perbedaan pendapat bahwa dia harus dilengserkan.”

Di sisi lain Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid menjelaskan, “Para pemimpin yang mengingkari syariat Allah, tidak mau berhukum dengan hukum Allah serta berhukum dengan selain hukum Allah, maka ketaatan kaum muslimin kepadanya telah lepas. Manusia tidak wajib menaatinya. Karena mereka telah menyia-nyiakan tujuan imamah (kepemimpinan). Dimana atas dasar tujuan tersebut ia diangkat, berhak didengar, ditaati dan tidak boleh ditentang.”

Melalui pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa ulil amri merupakan pemimpin yang mampu menegakkan hukum Allah. Ketika melenceng dari nilai-nilai syariah, maka mereka tidak dapat disebut sebagai uilil amri dan rakyat berhak untuk melengserkannya.

Presiden Indonesia termasuk Ulil Amri?

Sumber: siakkab.go.id

Menjadi suatu negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia seperti saat ini butuh waktu dan sejarah panjang bagi Indonesia. Ibu Pertiwi telah melalui banyak hal, mulai dari masa kerajaan dan perebutan kekuasaan, penjajahan bertubi-tubi, pemberontakan rakyat sendiri, hingga ketidak puasan rakyat terhadap pemerintahan.

Sejauh ini, Indonesia telah dipimpin oleh enam kepala negara. Masing-masing memiliki kisah sebelum akhirnya diangkat menjadi Presiden. Tahun ini pemilu kembali diselenggarakan untuk menyerahkan tanggung jawab selanjutnya. Apabila dihubungkan dengan konsep ulil amri yang ada dalam ajaran Islam, apakah Presiden Indonesia juga termasuk dalam golongan tersebut?

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa gelar ulil amri tidak dapat diberikan kepada semua pemimpin. Terlebih era saat ini yang jarang dan bahkan sulit ditemui seorang pemimpin sempurna atau mujtahid mandiri. Maka perlu syarat-syarat khusus agar mereka disebut dengan ulil amri.

Berbeda dengan itu, Ketua Ikatan Dai Indonesia Profesor Ahmad Satori Ismail mengatakan bahwa Presiden RI disebut juga dengan ulil amri. Bahkan kepala desa bisa juga disebut demikian. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab merujuk dari masing-masing asal katanya. Ula berarti pemilik dan amr artinya urusan. Maka dapat disimpulkan bahwa mereka yang mengatur dan berwewenang mengatur pemerintahan disebut dengan ulil amri. Akan tetapi, soal ketaatan rakyatnya, mereka harus mengikuti syarat-syarat tertentu.

Maka dalam hal ketaatan, Satori mengatakan ada dua aspek penting. Pertama yakni kebijakan yang dikeluarkan, apakah menabrak aturan Allah atau tidak. Kedua yakni ketaatan secara umum.

Bila diaplikasikan dengan kondisi saat ini, selama pemimpin tidak bertentangan dengan Islam dan mendzolimi msyarakat, maka sepatutnya untuk ditaati. Adapun masalah duniawi yang sudah sewajarnya diikuti oleh rakyat yakni kepemilikan sertifikat rumah, menggunakan helm saat berkendara, menaati rambu-rambu lalu lintas, KTP serta SIM dan lain sebagainya.

Pada dasarnya pemimpin yang terpilih apabila ia menerapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah serta Rasul, dan ia sendiri berpegang teguh pada Islam, wajib hukumnya bagi rakyat untuk mentaati. Namun demikian, Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada keberagaman. Siapapun tidak bisa memaksakan kehendak untuk menyeragamkan semua peraturan, sementara golongan lainnya tidak menerima itu.

Perbedaan adalah suatu hal yang wajar. Sebagai rakyat yang tinggal dalam wilayah dengan keberagaman, sudah sepatutnya untuk bersikap dewasa dalam menyikapi semua hal yang terjadi. Pun demikian, menaruh kepercayaan kepada pemimpin merupakan hal yang patut dilakukan, selama ia memegang amanah rakyat.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *