Menjelang Pemilihan Umum pada April mendatang, masyarakat Indonesia dihimbau menetapkan pilihannya. KPU menyarankan bila memilih adalah keharusan, sebab golput sama saja dengan sikap tidak peduli. Padahal dengan memilih salah satu kandidat yang dinilai berpotensi sama halnya dengan bertanggung jawab terhadap nasib bangsa selama 5 tahun ke depan.

Ada banyak cara untuk mengetahui apakah calon yang dipilih berpotensi atau tidak. Anda bisa melihat bagaimana visi dan misi, sumbangsih untuk negara, hingga kedekatan dengan rakyat. Kini tidaklah sulit untuk mengetahui siapa pemimpin masa depan, sebab beragam informasi yang ada di media sosial cukup memberikan masyarakat pengetahuan.

Akan tetapi sepatutnya tidak terlalu mempercayai informasi yang beredar di media online dan media sosial. Sebab kini sudah bukan rahasia lagi bila mereka tentu memihak salah satu calon. Selain dari berita, Anda juga bisa mempertimbangkan pilihan melalui hasil survei dari berbagai lembaga.

Pada praktik normalnya, mereka akan memberikan prosentase pemilih dari masing-masing calon-calon yang disesuaikan dengan survei di berbagai kota, koresponden, usia, jenis kelamin, hingga pekerjaan. Hasilnya akan ditayangkan di berbagai media sebagai informasi.

Namun demikian, sama halnya dengan berita di media sosial dan online, hasil survei di Indonesia kini justru dipertanyakan. Masing-masing lembaga tentu menjagokan salah satu calon, tetapi hasil survei seharusnya netral. Meski tidak dapat dijadikan sumber kredikredibel, tapi sebagian masyarakat yang belum melek survei menganggap hal itu benar.

Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui apakah hasil survei tersebut benar-benar netral dan bisa dipertanggung jawabkan? Benarkah beberapa lembaga survei bersifat abal-abal karena dipesan oleh salah satu pihak?

Survei pesanan

Sumber: makassartoday.com

Sejauh ini masyarakat percaya bahwa hasil survei yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga memang menunjukkan hasil yang sebenarnya. Akan tetapi bagi mereka yang melek akan survei mengetahui bila tidak semuanya benar-benar netral. Bagaimana dengan Anda? Percaya atau tidak?

Survei pesanan memang benar adanya. Kendati demikian menurut saya mengatakan bahwa ada atau tidaknya survei abal-abal atas permintaan tertentu sebenarnya tidak jadi masalah. Apalagi bila hal tersebut hanya untuk mengetahui bagaimana sentimen publik terhadap kandidat.

Sementara Prof. Dr. Hamdi Muluk, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia mengatakan bahwa survei pesanan adalah hal yang sah-sah saja selama tidak melakukan kecurangan seperti memalsukan data, sampling dan lain sebagainya. Biasanya, hasilnya diarahkan kepada si pemesan, kemudian publik.

Kendati tidak masalah, survei pesanan tidak serta merta dikeluarkan kepada publik sehingga memunculkan isu-isu. Jika memang telah dipesan alangkah lebih baik bila pihak atau lembaga tertentu mengumumkan siapakah pemilik dananya. Dengan demikian akan jauh lebih bagus dan bisa dipertanggung jawabkan.

Pilihan lain bila memang tidak mengumumkan pemberi funding yakni dengan tidak harus menyebar luaskannya kepada publik. Jadi hanya pihak tertentu atau keluarga yang bersangkutan saja yang boleh tahu.

Masyarakat perlu berhati-hati terhadap survei abal-abal

Sumber: merdeka.com

Menjelang Pemilihan Presiden 2019, berita tidak tentu sumber dan arahnya banyak menyebar di media sosial. Masing-masing pendukung bahkan kerap bersiteru yang diakibatkan dari informasi yang belum tentu benar adanya. Pun demikian dengan hasil survei.

Siti Zuhro menghimbau agar berhati-hati terhadap lembaga survei pesanan menjelang Pemilihan Umum. Banyaknya yang belum melek survei tentu dengan mudah mempercayainya, akan tetapi hal tersebut justru bisa berdampak tidak baik hingga memecah belah. Menurutnya survei yang dibuat-buat itu hanyalah tarikan politik belaka.

Maka cara terbaik untuk mengetahui apakah hasil survei netral atau tidak, mesti dilihat siapakah pendananya. Lembaga survei yang kredibel akan menyertakan siapa pemilik funding dan mendeklarasikan sendiri sumber pemasukannya.

Survei dan kepentingan politik

Sumber: www.islampos.com

Pada dasarnya setiap partai politik melakukan survei teratur guna mengambil keputusan, seperti strategi kampanye dan respon publik terhadap mereka. Bisa juga dilakukan oleh pemerintah atau kepala daerah tertentu untuk menentukan kebijakan.

Terkadang untuk kepentingan politik tidak menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Hal inilah yang ditakuti karena masyarakat bisa dijejali dengan informasi yang tidak benar, sementara masih banyak yang belum mengerti benar tentang survei.

Sementara itu, sah-sah saja bila suatu partai membiayai lembaga. Namun sudah sepatutnya bila hasil juga digunakan untuk kepentingan di dalam saja, tidak untuk disebar luaskan kepada publik. Pihak-pihak tertentu menggunakan survei sebagai alat untuk berbohong guna menarik pendukung salah satu kandidat, sehingga suasana menjadi keruh. Kondisi demikianlah yang memungkinkan terjadinya perpecahan.

Hanya berpengaruh sebagian kecil

Sumber: wartakota.co

Ketika hasil survei disebar luaskan kepada masyarakat tentu akan menimbulkan berbagai asumsi publik. Jika itu benar maka tidak akan terjadi masalah sebab pada dasarnya ialah informasi untuk umum. Nantinya justru bisa dibuat sebagai acuan untuk berargumentasi dan pengambilan keputusan.

Sementara untuk survei abal-abal dari lembaga yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan opini yang justru menjatuhkan, menciptakan hoax dan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya.

Menurut Prof Hamdi, sebuah studi menunjukkan bila publik sebenranya tidak begitu mudah terpengaruh oleh hasil survei yang beredar. Sebab pada dasarnya mereka memiliki dugaan dan menilai sendiri siapa kandidat yang layak.

Kendati demikian, bila dilihat dari sudut pandang psikologi orang-orang yang tidak memiliki ketetapan serta penilaian tegas akan turut serta ke mana banyak orang memilih. Misalnya saja, seorang kandidat yang memang disokong oleh orang-orang berpengaruh. Maka mereka pun akhirnya memesan survei abal-abal dan membuat kandidatnya seolah-olah menang.

Ketika diluncurkan ke publik, mereka juga membuat seolah-olah kandidat tersebut memiliki pendukung yang banyak. Maka orang yang tidak memiliki pilihan tegas akan mudah terpengaruh dan hanya mengikut saja.

Meskipun cara ini pada beberpa pemilihan berhasil namun sebenarnya ialah langkah bunuh diri. Terang saja, saat era sudah menjadi semakin terbuka, masyarakat juga lebih melek dan sadar siapakah kandidat terbaiknya. Maka jika survei tersebut sepanjang etika dan metodologinya tidak jelas, sehingga misal saja menghasilnya survei yang berbeda dengan perbandingan 1 banding 10, sama saja merugikan si kandidat.

Cara mengetahui survei abal-abal

Sumber: kanalinfo.web.id

Sebenarnya untuk mengetahui apakah survei tersebut netral atau tidak sangatlah tidak mudah. Sebab kebanyakan survei pesanan tidak menyertakan sumber dananya, sehingga masyarakat mengira itu adalah hasil yang benar.

Dengan demikian ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Pertama adalah mempelajari track record dari lembaga yang menyelenggarakan. Anda bisa mencari tahu lewat informasi-informasi yang beredar. Apalagi sekarang sudah didukung oleh teknologi, sehingga mudah dalam menelusuri suatu evident.

Rekam jejak merupakan hal penting untuk melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh lembaga survei di masa lalu. Apabila nanti ditemukan bila lembaga tersebut pernah melakukan kecurangan dan kesalahan yang disengaja, secara otomatis reputasinya juga tercoreng.

Kedua, bersamaan dengan rekam jejak dari lembaga survei patut pula untuk mengetahui siapa orang-orang yang mengelola, bagaimana penelitiannya, telisik juga kualitas akademik hingga metodologi yang digunakan. Sebab begini, dalam hitungan cepat biasanya tingkat kesalahan begitu sedikit karena perhitungan menurut apa yang sudah terjadi. Jika hal tersebut salah meski hanya nol sekian persen pasti ada sesuatu yang terjadi.

Nah, soal metodologi juga berhubungan dengan penyusunan pertanyaan dalam kuesioner untuk masyarakat. Menurut Emrus, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan mengatakan bila pertanyaan disusun secara berurutan dengan sistem penomoran pilihan jawaban a,b,c dan seterusnya maka akan memunculkan nama salah satu calon. Dengan demikian dalam konteksi riset pemilu harusnya dilakukan secara acak.

Emrus meneruskan bila masyarakat akan cenderung memilih salah satu nama yang berada di posisi atas, terus menerus secara konsisten dalam urutan tersebut.

Ketiga, menurut peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengatakan bahwa mencari tahu apakah lembaga survei tersebut termasuk anggota asosiasi lembaga survei tidak kalah pentingnya. Mengapa demikian? Karena setiap yang menjadi member tentu akan melewati tahap seleksi dan secara hukum tentu terikat dengan pakta integritas yang berlaku di asosiasi.

Menurutnya pula, mekanisme dalam asosiasi bisa digunakan untuk menjaga kredibilitas suatu lembaga survei. Tidak hanya soal metodologi dan prosedur yang dikoreksi, tetapi lebih lanjut juga audit keuangan.

Keempat, untuk mengetahui validasi hasil survei juga bisa dilihat dari Komisi Pemilihan Umum. Saat ini KPU memiliki mekanisme untuk mempublikasikan hasil survei setiap lembaga yang terdaftar di sana.

Dengan demikian diharapkan agar media juga tidak menelan mentah-mentah hasil survei dari lembaga. Pada saat press release, mereka harus bisa mencari sedalam mungkin tentang kredibilitas, hingga bagaimana jalannya hasil sampai ke publik, metodologi, sampling, hingga seluruh prosedur ilimiah yang menyertainya.

Pada dasarnya survei merupakan bahan untuk mengistruksi cara berpendapat, pandangan dan bagaimana masyarakat menyimpulkan suatu informasi. Hingga kini masih belum juga diketahui lembaga mana bertanggung jawab. Sebab tidak semua masyarakat melek survei, maka sudah sepatutnya harus ada yang memberikan petunjuk dengan benar kapan survei bisa dijadikan acuan dan petunjuk.

Adakah cara mencegah survei abal-abal?

Sumber: ciarciar.com

Sampai detik ini tidak ada cara yang pasti untuk mencegah adanya survei abal-abal. Sementara hasil dari survei pesanan kerap kali disebar luaskan kepada publik. Meskipun telah dibuat undang-undang yang tidak memperbolehkan survei, namun pada akhirnya muncul survei pesanan.

Pada dasarnya Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang bila siapa saja berhak untuk mengemukakan pendapat. Pun demikian mereka juga berhak menilai serta berasumsi. Apalagi kini masyarakat madani sudah lebih cerdas, sehingga bisa menilai mana yang benar dan salah.

Jika ada yang abal-abal juga tidak akan bertahan lama karena cepat atau lambat kedok akan terbuka. Maka, biarkan saja masyarakat yang menilai sendiri.

Saran dari KPU terkait survei abal-abal

Sumber: zonasultra.com

Munculnya fenomena survei abal-abal ini membuat Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) angkat bicara. Seperti dilansir dari Tempo bila untuk mencegah hal tersebut perlu adanya sebuah otoriter yang kompeten.

Baginya seorang pengamat harus memiliki alat, dasar dan metodologi yang benar sebagai acuan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. Peran mereka harusnya tidak sekadar memunculkan hasil, namun juga pernyataan tegas untuk mematahkan kerja lembaga-lembaga yang tidak kredibel.

Sementara itu, media yang biasanya digunakan untuk melaporkan hasil survei kepada masyarakat luas baik berupa angka maupun informasi berita dihimbau untuk waspada. Mereka juga perlu memiliki sikap cuek dengan tidak mempublikasikan rilisan dari lembaga survei tidak jelas.

Sebab pada prinsipnya begini, ketika lembaga tersebut membuat hasil survei dan dilempar ke media, lalu media menyebarkannya kepada masyarakat. Nantinya pasti akan muncul asumsi, pendapat hingga adu mulut yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan suatu ketidak kondusifan, sehingga menjadi viral dan perpecahan.

Dengan media tidak memperdulikannya, maka hasil tersebut akan menghilang sendiri. Sementara orang-orang di baliknya akan menghentikan langkah tersebut. Kesimpulannya, KPU berpesan bila peran publik lewat media sangat dibutuhkan untuk mematahkan fenomena yang merugikan ini.

Meskipun masing-masing orang termasuk yang ada di balik lembaga survei menjagokan salah satu kandidat, namun alangkah lebih baik bila bersifat profesional dengan tidak menyakut pautkan pilihan pribadi pada hasil survei. Demikian pula dengan masalah keuangan, meskipun lembaga survei menerima dari pihak ketiga sudah sepatutnya untuk mengumumkan siapakah pendananya.

Cara ini untuk menciptakan adanya keterbukaan dan suatu bentuk tanggung jawab. Banyaknya survei abal-abal di Indonesia menggambarkan kemunduran demokrasi. Meski masyarakat kini sudah cerdas, tetapi mereka juga perlu diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif.

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *